Tiga Kementerian Paling Banyak Rangkap Jabatan Komisaris BUMN - Katadata News Home Berita Nasional Nasional Tiga ...
- Home
- Berita
- Nasional
Nasional
Tiga Kementerian Paling Banyak Rangkap Jabatan Komisaris BUMN "Sebesar 50 persen dari pejabat rangkap jabatan tidak ada hubungan kemampuan dengan usaha BUMN yang dijalankan."
Rabu 7/6/2017, 05.00 WIB Asep Wijaya Michael Reily Revisi Aturan, Karyawan Jadi Direksi BUMN Tetap Dapat Hak Pensiun Ombudsman Akan Laporkan Rangkap Jabatan Ratusan Pejabat ke DPR BUMN Jamin Asuransi 112.362 Peserta Mudik Gratis Praktik rangkap jabatan komisaris di perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling banyak dilakukan peja bat di tiga kementerian. Kondisi ini bisa memicu konflik kepentingan antara posisi pejabat sebagai pelayan publik dengan komisaris yang berorientasi mencetak untung bagi perusahaan. Namun, masalah ini bisa diselesaikan jika ada peraturan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian BUMN.
Berdasarkan hasil riset Ombudsman RI, sebanyak 222 komisaris atau 41 persen dari total 541 komisaris BUMN tercatat masih merupakan pejabat publik. Identifikasi ini diperoleh dari pantauan lembaga pengawas pelayanan publik di 144 perusahaan BUMN.
Secara lebih rinci, kursi komisaris BUMN itu diduduki oleh sekitar 125 pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga negara serta instansi pemerintah, seperti kementerian, TNI, Polri, Perguruan Tinggi, dan Kejaksaan. Kementerian yang paling banyak menduduki kursi komisaris adalah Kementerian BUMN sebanyak 22 pejabat.
Kedua, Kementerian Keuangan sebanyak 17 pejabat. Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 7 pejabat yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai menentang praktik rangkap jabatan karena konflik kepentingan dan melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 17 (huruf a) UU tersebut mengatur, pelaksana pelayanan publik, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha di BUMN dan BUMD.
“Pelakunya bisa dikenai sanksi pembebasan jabatan,†kata dia dalam Dialog Rangkap Jabatan PNS & Komisaris BUMN: Menyoal Profesionalisme ASN di Jakarta, Selasa (6/6). (Baca: Ombudsman Akan Laporkan Rangkap Jabatan Ratusan Pejabat ke DPR)
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, menyatakan praktik rangkap jabatan dilakukan dengan alasan terdapat kepemilikan saham pemerintah minimal sebesar 51 persen di perusahaan BUMN.
Namun, alasan tersebut tidak dapat diterima, apalagi posisi yang diduduki pejabat publik tersebut kerap tidak sesuai kompetensinya. "Sebesar 50 persen dari pejabat rangkap jabatan tidak ada hubungan kemampuan dengan usaha BUMN yang dijalankan," katanya.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pusat Studi Anti Korupsi Oce Madril menyatakan mekanisme jabatan BUMN adalah jalur profesional yang harus dibedakan dengan pendekatan politik. "Seleksi yang ketat harus dilakukan," katanya.
Oce menemukan akibat konflik kepentingan yaitu banyak penyelenggara negara belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Secara acak saya memasukkan nama Komisaris BUMN, banyak juga yang belum menyerahkan LHKPN. Kementerian BUMN harus tegas," katanya.
Di sisi lain, Taufiq menyebutkan, ada dua mekanisme untuk penyelesaian masalah rangkap jabatan. Pertama, mekanisme institusional yang menuntut upaya pemerintah, terutama Kementerian PAN-RB dan Kementerian BUMN, dalam menyusun peraturan bersama.
Peraturan ini bisa memuat dua opsi bagi komisaris BUMN/BUMD yang merangkap jabatan juga sebagai pejabat di instansi pemerintah. Opsi pertama melepas salah satu dari dua jabatan aktifnya. Opsi kedua bisa merangkap jabatan dengan syarat penghasilannya berasal dari satu sumber.
Kedua, mekanisme sosial. Peran media massa mengolah dan mengelola isu menjadi penting. "Jangan sampai media berhenti mengelola isu ini karena akan berujung pada masalah yang tidak selesai," katanya.
Oce mengamini gagasan tersebut. Ia melihat persoalan rangkap jabatan ini sebagai masalah yang sederhana. "Tinggal buat aturan bersama saja yang mewajibkan pejabat pemerintah memilih salah satu jabatan, misalnya, mau jadi birokrat atau petinggi BUMN," katanya.
Artikel Terkait Revisi Aturan, Karyawan Jadi Direksi BUMN Tetap Dapat Hak Pensiun Hal lain yan g diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 adalah penunjukan Menteri BUMN sebagai mediator sengketa. Ombudsman Akan Laporkan Rangkap Jabatan Ratusan Pejabat ke DPR Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelaksana pelayanan publik, termasuk PNS yang melakukan rangkap jabatan di BUMN/BUMD bisa dikenakan sanksi pembebasan jabatan. BUMN Jamin Asuransi 112.362 Peserta Mudik Gratis Asuransi untuk pemudik ditanggung oleh Jasa Raharja. Dengan premi Rp 5.000 per orang, korban meninggal dalam kecelakaan mudik bisa mendapat santunan hingga Rp 15 juta.Berita Terpopuler
Nasional Tepis Korupsi Alkes, Soetrisno Bachir Beri Dana Sedekah ke Amien Rais Pemberian dana kepada Amien Rais itu merupakan zakat, infaq, maupun sedekah dari Soetrisno Bachir Fo ... Makro Naik 6 Tingkat, Daya Saing Indonesia di Atas India, Rusia, Turki Seluruh indikator yang digunakan dal am penilaian merupakan hal-hal yang menonjol di sebagian besar n ... Nasional Menteri Susi: Tak Puas Kinerja Saya, Ajukan Mosi ke Presiden! "Kalau tidak puas dengan kinerja menteri ya bikin mosi ke Presiden, ganti saja Menteri Kelautan dan ... Keuangan Tahun Depan, Total Rekening Bank di Atas Rp 200 Juta Dipantau Pajak "Untuk rekening keuangan di pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi, maka tidak ada batas min ... Energi Peringatan Jonan dan Strategisnya Sosok Amien di SKK Migas “Kalau masih lambat nanti termasuk Pak Amien (diganti). Jangan terlalu banyak rapat,†ujar Jonan ... INFO ENERGI
Mewujudkan BBM Satu Harga
Pertamina Tambah Kapasitas Pembangkit Panas Bumi
Dorong Efisiensi Bisnis, Laba Pertamina Tumbuh
Permintaan Pertamax dan Pertalite Melonjak
Pertamina Tumbuh Bersama Lingkungan
Opini
Mutia Rizal
Mendobrak Mitos Audit BPK dan Opini WTP
Tumbur Parlindungan
Bukan Pesaing, Kami Pelengkap Pertamina
Pri Agung Rakhmanto
Masa Depan Hulu Migas: Peran BUK dan Holding BUMN
Baca juga 
Energi Pertamina Keberatan Harga Hak Kelola Tiung Biru dari Exxon 
Keuangan BI Prediksi Rupiah Stabil Berkisar 13 Ribu Disokong Investasi Asing 
Energi Tekan Subsidi, Pemerintah Kaji Harga Elpiji 3 Kg Naik Rp 3.000 
Energi Harga Minyak Hingga Investasi Akan Terkena Imbas Krisis Qatar Infomark 
Infomark Urgensi Subsidi Listrik Tepat Sasaran 
Infomark Harga Listrik Berhasil Ditekan 
Infomark Siti Aisyah dan Potret Kegigihan yang Tak Pernah Sia-sia… 
Infomark Komitmen Eksplorasi Ophir Energy di Era Harga Minyak Rendah
