Yudi Latif: Kembali ke Semangat Gotong Royong - BeritaSatu

Yudi Latif: Kembali ke Semangat Gotong Royong - BeritaSatu ...

Yudi Latif: Kembali ke Semangat Gotong Royong - BeritaSatu

Yudi Latif: Kembali ke Semangat Gotong Royong

Yudi Latif (Istimewa)

Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif meminta semua pihak tidak berhara p terlalu banyak terhadap lembaga yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, lembaga baru ini tak memiliki banyak kewenangan dan tugasnya hanya sebatas pengendalian dan pengajaran Pancasila.

Oleh karena itu, Yudi menyebutkan cara paling efektif untuk membumikan Pancasila adalah dengan melibatkan berbagai komunitas.

"Kembali ke semangat gotong royong. Institusi ini hanya fasilitator saja," kata Yudi seusai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/6).

Selain Yudi Latif, Jokowi juga melantik dewan pengarah UKP-PIP, yakni Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj, mantan Ketum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas Anangguru Yewangoe, Ketum Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, serta Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia Sudhamek.

Acara diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh marching band dari Pasukan Pengamanan Presiden. Kemudian, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara, Cecep Sutiawan membacakan keputusan presiden tentang pengangkatan pengarah dan kepala UKP-PIP.

Menutup acara, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diikuti undangan lainnya memberikan ucapan selamat kepada dewan pengarah dan kepala UKP-PIP.

Undangan yang hadir, antara lain Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setnov, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah mengapresiasi pembentukan UKP-PIP. "Sudah lama dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia yang galau karena sejak era reformasi tahun 1998 lalu, pemerintahan Republik Indonesia telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialiasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya," ujarnya.

Dia menuturkan, euforia politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim otoriter Orde Baru telah salah sasaran dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan jenderal Soeharto selama 32 tahun. Padahal, masih kata wakil sekjen PDI Perjuangan ini, sejatinya Pancasila itu ideologi milik bangsa Indonesia. Bukan milik suatu rezim tertentu saja.

"Pengambinghitaman Pancasila tersebut akhirnya membuat Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang P4 dicabut, lalu lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa dalam hal Ini BP7 juga dibubarkan serta disusul dengan penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tingg i," ungkapnya.

Situasi tersebut terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti pola P4 dan BP7 terkait dengan pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah. Walhasil, bangsa Indonesia menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri, karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri.