Indonesia Tepis Keberatan Cina Soal Laut Natuna Utara Indonesia Tepis Keberatan Cina Soal Laut Natuna Utara Pemerintah Indonesia menolak ...
Indonesia Tepis Keberatan Cina Soal Laut Natuna Utara
Pemerintah Indonesia menolak protes Cina atas penamaan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penamaan tersebut hanya mencakup wilayah perairan Indonesia.
Kepulauan Natuna
Pemerintah Indonesia menepis keberatan Cina atas penamaan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan, perubahan nama hanya menyangkut kawasan perairan di sekitar kepulauan Natuna yang masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
"Perubahan nama peta sebenarnya yang daerah Indonesia saja yang dikaji," ujarny a kepada Kompas.
Sebelumnya Cina mengritik langkah Indonesia karena dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah. "Perubahan nama ini tidak masuk akal," kata Geng Shuang, jurubicara Kementerian Luar Negeri di Beijing. "Kami harap negara-negara yang berkaitan bisa bekerjasama dengan Cina untuk bersama-sama mempertahankan situsi kondunsif di Laut Cina Selatan," ujarnya.
Pemerintah Indonesia berdalih, pergantian nama diperlukan untuk mengurangi ketidakjelasan mengenai batas wilayah. Selain itu nama Laut Natuna Utara juga sudah digunakan oleh industri minyak dan gas sejak beberapa tahun lalu.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Bersekutu dengan Rusia
Cina sendirian dalam konflik seputar Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Kecuali Rusia yang rutin menggelar latihan militer bersama (Gambar), negeri tirai bambu itu tidak banyak mendulang dukungan atas klaim teritorialnya. Terutama karena klaim Beijing bertentangan dengan hukum laut internasional.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
David Versus Goliath
Secara umum Cina berhadapan dengan enam negara dalam konflik di Laut Cina Selatan, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunai dan Filipina yang didukung Amerika Serikat. Dengan lihai Beijing menjauhkan aktor besar lain dari konflik, semisal India atau Indonesia. Laut Cina Selatan tergolong strategis karena merupakan salah satu jalur dagang paling gemuk di dunia dan ditengarai kaya akan sumber daya alam.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Diplomasi Beton
Ketika jalur diplomasi buntu, satu-satunya cara untuk mengokohkan klaim wilayah adalah dengan membangun sesuatu. Cara yang sama ditempuh Malaysia dalam konflik pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, Cina lebih banyak memperkuat infrastruktur militer di pulau-pulau yang diklaimnya.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Reaksi Filipina
Langkah serupa diterapkan Filipina. Negara kepulauan itu belakangan mulai rajin membangun di pulau-pulau yang diklaimnya, antara lain San Cay Reef (gambar). Beberapa pulau digunakan Manila untuk menempatkan kekuatan militer, kendati tidak semewah Cina yang sudah membangun bandar udara di kepulauan Spratly.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Di Bawah Naungan Paman Sam
Filipina boleh jadi adalah kekuatan militer terbesar selain Cina dalam konflik di perairan tersebut. Jika Beijing menggandeng Rusia, Filipina sejak dulu erat bertalian dengan Amerika Serikat. Secara rutin kedua negara menggelar latihan militer bersama. Terakhir kedua negara melakukan manuver terbesar dengan melibatkan lebih dari 1000 serdadu AS.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Indonesia Memantau
Indonesia pada dasarnya menolak klaim Cina, karena ikut melibas wilayah laut di sekitar kepulauan Natuna. Kendati tidak terlibat, TNI diperintahkan untuk sigap menghad api konflik yang diyakini akan menjadi sumber malapetaka terbesar di Asia itu. Tahun lalu TNI mengerahkan semua kekuatan tempur milik Armada Barat untuk melakukan manuver perang di sekitar Natuna.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Bersiap Menghadapi Perang
TNI juga membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menangkal ancaman dari utara. Komando tersebut melibatkan lusinan kapal perang, tank tempur amfibi dan pesawat tempur jenis Sukhoi.
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Indonesia Tolak Klaim Cina
Cina berupaya menjauhkan Indonesia dari konflik dengan mengakui kedaulatan RI di kepualuan Natuna dan meminta kesediaan Jakarta sebagai mediator. Walaupun b egitu kapal perang Cina berulangkali dideteksi memasuki wilayah perairan Natuna tanpa koordinasi. Secara umum sikap kedua negara saling diwarnai kecurigaan, terutama setelah Presiden Jokowi mengatakan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum
-
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
AS Tidak Tinggal Diam
Pertengahan Mei 2015 Kementrian Pertahanan AS mengumumkan pihaknya tengah menguji opsi mengirimkan kapal perang ke Laut Cina Selatan. Beberapa pengamat meyakini, Washington akan menggeser kekuatan lautnya ke Armada ketujuh di Pasifik demi menangkal ancaman dari Cina.
Penulis: rzn/as (dari berbagai sumber)
"Peta Indonesia memiliki koordinat dan data yang jelas. Pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan negara lain yang membuat klaim non konvensional, termasuk mereka y ang bersikeras pada peta dengan sembilan garis putus," kata Arif Havas Oegroseno, Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Menurut Oegroseno, pihaknya telah mengkaji pemetaan ulang wilayah perairan Indonesia sejak pertengahan tahun 2016. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan Zona Ekonomi Ekslusif milik Indonesia.
Kendati tidak bersinggungan dengan Cina terkait Laut Cina Selatan, klaim Beijing terhadap wilayah perairan tersebut turut mencakup sebagian wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Selain itu militer Indonesia juga sering berhadapan dengan Pasukan Penjaga Pantai Cina yang mengawal kapal nelayan di utara Natuna.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Surutkan Pengaruh
Dengan segala cara pemerintah Cina berupaya mencapl ok Laut Cina Selatan (LCS). Faktor ekonomi dan militer adalah motivasi terbesar di balik langkah sarat konflik itu. Ironisnya bukan pada Laut Cina Selatan perekonomian Cina bergantung, melainkan pada Selat Malaka. Manuver Beijing dalam konflik LCS justru melenyapkan sisa pengaruh Cina di jalur laut antara Indonesia dan Malaysia itu
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Blokade Laut
Sebanyak 80% impor energi Cina diangkut dengan kapal melewati selat Malaka. Tanpanya mesin ekonomi negeri tirai bambu itu akan cepat meredup. Serupa dengan strategi Iran di Selat Hormuz, berbagai negara besar yang berkonflik dengan Beijing telah mengadopsi blokade laut ke dalam strategi militernya untuk menundukkan Cina.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Neraka Logistik
Blokade laut masuki masa kejayaan pada era Perang Dunia II dilanjutkan pada Perang Dingin dan Perang Irak 1991. Cara ini terbukti efektif memutus suplai logistik sebuah negara yang terlibat dalam perang. Saking efektifnya, diktatur NAZI Jerman Adolf Hitler perintahkan armada kapal selamnya buat menyerang semua kapal dagang yang berlayar dari AS ke Inggris.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
India di Gerbang Selat Malaka
Sebab itu AS telah meracik strategi buat memblokir pasokan energi Cina di Selat Malaka. Baru-baru ini India bahkan menempatkan pesawat pengintai dan sejumlah kapal perang di Kepulauan Andaman dan Nicobar di gerbang utama Selat Malaka di Teluk Bengal. Jarak antara pulau Great Nico bar yang dijadikan pangkalan militer India dengan Selat Malaka cuma berkisar 650 kilometer
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Jalur Kuno di Era Modern
Tidak heran jika Beijing sejak lama berupaya mencari jalan lain untuk mengimpor energi tanpa harus melewati selat Malaka. Untuk itu Cina berpaling dari laut dan fokus menggarap proyek infrastruktur di daratan. Rencana tersebut bukan hal baru. Beijing berniat menghidupkan kembali jalan sutera yang dulu aktif digunakan sebagai jalur dagang hingga abad ke-13.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Berpaling ke Myanmar
Salah satu wujudnya adalah proyek pembangunan pipa minyak sehar ga 2,5 milyar Dollar AS yang menghubungkan pelabuhan Kyaukphyu di Myanmar dengan Kunming di provinsi Yunan. Pipa sepanjang 2800 kilometer itu mampu mengalirkan 12 milyar ton minyak mentah per tahun. Proyek ini dituntaskan 2014 silam.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Pipa ke Teluk Persia
Proyek lain adalah menghubungkan pelabuhan Gwadar di Pakistan dengan provinsi Xinjiang. Koridor ekonomi itu buka akses Cina langsung ke negara produsen minyak di Teluk Persia. Tapi opsi ini tidak murah. Lantaran kondisi geografis yang didominasi pegunungan, biaya pembangunan pipa antara kedua wilayah bakal menambah ongkos 10 Dollar AS untuk setiap barrel minyak mentah.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Gas dari Utara
Beijing juga berharap pada Rusia. Tahun 2014 silam kedua negara menyepakati pembangunan pipa minyak dan gas sepanjang 4800 km dari Angarsk menuju Daqing. Proyek seharga 400 milyar Dollar AS itu direncanakan bakal mampu mengangkut 1,6 juta barrel minyak per hari. Tapi Rusia menangguhkan pembangunan menyusul anjloknya harga minyak.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Membelah Thailand
Cina bahkan mengusulkan pembangunan kanal laut di Thailand dengan mencontoh Terusan Panama. Proyek seharga 25 milyar US Dollar itu bakal menghubungkan Samudera Hindia dengan Teluk Thailand. Namun rencana ini ditolak oleh pemerintah di Bangkok lantaran masalah keamanan.
-
Dilema Cina di Selat Malaka
Opsi Terbatas
Analis berpendapat, rencana Cina membangun koridor darat untuk mengamankan pasokan energi justru menegaskan peran tak tergantikan Selat Malaka. Upaya Beijing diyakini cuma akan menambah keragaman jalur pasokan energi, tapi tidak akan mengurangi ketergangtungan Cina terhadap Selat Malaka.
Penulis: Rizki Nugraha/as (ap, foreignpolicy, nytimes, ft)
rzn/hp (ap,antara,kompas)
Laporan Pilihan
Saling Tikam Berebut Laut Cina Selatan
Konflik Laut Cina Selatan menjadi ujian terbesar Cina buat menjadi negara adidaya. Meski bersifat regional, konflik itu mendunia dan mengundang campur tangan pemain besar, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. (15.05.2015)
Dilema Cina di Selat Malaka
Cina mati-matian mempertahankan klaimnya d i Laut Cina Selatan. Padahal pasang surut perekonomian negeri tirai bambu itu bergantung pada Selat Malaka. Kelemahan tersebut coba dimanfaatkan AS dan India (24.06.2016)
- Tanggal 17.07.2017
- Tema Laut Cina Selatan, Indonesia , Cina
- Kata Kunci Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Indonesia, Cina, Natuna, Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Asia Tenggara
- Bagi artikel Kirim Facebook Twitter google+ lainnya Whatsapp Tumblr Digg Technorati stumble reddit Newsvine
- Feedback: Kirim Feedback
- Cetak Cetak halaman ini
- Permalink http://p.dw.com/p/2gdtF
Tidak ada komentar