KPU Diminta Pastikan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

KPU Diminta Pastikan Keterwakilan Perempuan di Parlemen KPU Diminta Pastikan Keterwakilan Perempuan di Parlemen ...

KPU Diminta Pastikan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

KPU Diminta Pastikan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Reporter:

Dewi Nurita

Editor:

Amirullah

Jumat, 26 Januari 2018 18:00 WIB

KPU Diminta Pastikan Keterwakilan Perempuan di Parlemen — Komisioner KPU Evi Novida Ginting bersama dengan organisasi perempuan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia, (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) menggelar konferensi pers usai melakukan audiensi tertutup di Media Center KPU, 26 Januari 2018. Dewi Nurita/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi perempuan meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Organisasi itu terdiri atas Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Maju Perempuan Indonesia (MPI).

Organisasi perempuan itu melakukan audiensi dengan KPU pada Jumat, 26 Januari 2018, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan empat aspirasi mengenai keterwakilan perempuan di parlemen.

Baca juga: KPU Tetap Akan Laksanakan Putusan MK Soal Verifikasi Partai

"Pertama, memastikan partai politik mengakomodasi kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30 persen di daftar caleg dan penempatan minimal satu perempuan di antara tiga caleg yang diajukan partai politik atau parpol," kata perwakilan MPI, Titi Anggraini, di Media Center KPU, Jumat.

Kedua, ujar Titi, adalah memastikan ket erpilihan perempuan. Mereka meminta parpol menempatkan perempuan di nomor urut satu di minimal 30 persen daerah pemilihan.

Ketiga, penyelenggara pemilu diminta memastikan dan melakukan pengawasan kepada partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur perundang-undangan.

Keempat, mereka meminta terobosan peraturan untuk menjamin keterpilihan perempuan, sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, bisa tetap diberlakukan. "Salah satunya memastikan satu dari tiga calon legislator terpilih adalah perempuan," kata Titi.

Baca juga: KPU Siapkan Satu Ahli Pemilu di Tiap Satuan Kerja pada 2019

Dia mencontohkan, jika ada partai memperoleh tiga kursi di satu daerah pemilihan dan semuanya laki-laki, calon laki-laki dengan suara paling sedikit digantikan oleh calon legislator perempuan. Calon perempuan itu dipilih berdasarkan suara terbanyak. Kalau partai memperoleh enam kursi, dua dari calon terpilih ad alah perempuan.

Menurut Titi, aturan satu dari tiga calon terpilih adalah perempuan merupakan affirmative action atas partisipasi politik perempuan. "Penyelenggara dan pengawas pemilu harus memastikan aturan itu terlaksana," ucapnya.

Terkait